KabarNewsOne, Jakarta – Pemerintah akan mewajibkan 25 Persen Aparatur sipil negeri, dari tujuh kementerian, atau lembaga dibawah Kementerian koordinator bidang Kemaritiman dan investasi, bekerja dari pulau Bali, atau work from Bali pada kuartal ketiga tahun ini
Sementara itu menurut menteri Pariwisata Sandiaga Uno, mengungkapan hal ini untuk menunjang ekonomi pariwisata dan sektor ekonomi kreatif, ungkapnya
Demi untuk membantu masyarakat di Bali, agar langkah-langkah yang diambil ini, demi untuk menunjang dan meningkatkan kestabilan ekonomi, dan industri kreatif.
Minta dukungan agar semua masyarakat, mendukung harapan dan program-program yang dilakukan oleh pemerintah
Wacana ini untuk meningkatkan kinerja pergerakan wisatawan nasional maka yang paling mudah didorong adalah ASN, tetapi kemungkinan anggaran yang akan dialokasikan akan sangat besar.
Namun, usulan ini dikritik sejumlah pihak. LaNtaran dianggap pemborosan di tengah krisis keuangan. Bagaimana realisasinya? Akankah tetap berjalan di tengah sejumlah kritik?
Lantasan dengan adanya beragam, kontroversi ini, akan rencana bekerja dari Bali tetap terwujud, atau justru akan ada sitimulan atau Bantu lain untuk membantu memulihkan pariwisata, yang kian terpuruk akibat Pandemi
Namun Sapta Nirwandar, sangat mendukung langkah pemerintah, untuk meningkatkan kebijakan pariwisata hal yang baik
Namun sementara itu pengamat kebijakan publik Trubus menyimpulkan kenapa harus di Bali, bagaimana dengan daerah lain, ” hal ini akan membuat kecemburuan bagi ASN lainnya(Yn)
