Aktivis Anti Korupsi Menentang Kebijakan Luhut Binsar Panjaitan Terkait OTT KPK Di Musnahkan

Kpk tangkap tersangka koruptor bansos,di tengah pandemi
Aktivis Lembaga Anti Rasua ICW, Maki, Dan Abraham Samad, Meminta Kpk Firly Bauri menegakkan Kembali Soal OTT, tangkap tersangka koruptor, Dia mengatakan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengedepankan pencegahan. Menurut dia, pencegahan harus beriringan dengan penindakan. (Photo), Istimewa

KabarNewsOne, Jakarta – Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Sejumlah Aktivitas penggiat Anti Korupsi ICW, serta Maki “ menyarankan kepada saudara Luhut Binsar Panjaitan untuk lebih giat membaca literatur mengenai pemberantasan korupsi,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, seperti dikutip KabarNewsOne, Selasa, 18 Juli 2023.

Baca Juga : Penyidik KPK Tak Terima Diberhentikan Firly Di Laporkan Ke Dewan Pengawas

Menurut Kurnia Ramadhan, Luhut tak paham dan mengerti, Kenapa selama ini lembaga Anti Rasua, tersebut melakukan hal seperti itu, terangnya. Karena kalau tidak dilakukan banyak sekali para koruptor yang bermain se enaknya memakan uang rakyat.

Oleh sebab itu dirinya meminta agar Menteri Luhut Pandjaitan menginginkan penindakan kasus korupsi seperti OTT KPK berkurang. Penindakan malah dinilai sebagai perilaku kampungan., “ucapnya

Baca Juga : KPK Tangkap Mantan Gubernur Ria, Annas Maamun

Hal ini langsung direspon dan dikecam oleh kalangan aktivis, mereka menilai kebijakan Luhut, meminta ke ketua KPK Firly Bauri, salah besar. Indonesia Corruption Watch (ICW), Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, bersatu melakukan perlawanan mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Yang menyebut operasi tangkap tangan atau OTT Konyol dan kampungan, namun kenyataannya belakangan ini marak terjadi terjadi korupsi yang tak bisa ditangani. ” paparnya karena dibebaskan

Dia mengatakan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengedepankan pencegahan. Menurut dia, pencegahan harus beriringan dengan penindakan.

Sementara itu juga Maki kembali menegaskan Agar Pemerintah khusus Presiden Jokowi bertindak tegas, selalu kepala negara. MAKI meminta Jokowi memerintahkan Luhut untuk tidak lagi mengulangi ucapannya soal OTT. ” Karena selalu meresahkan rakyat, hingga seenaknya memakan uang rakyat.( Deni)