Bawaslu Melawi Gelar Diskusi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Bawaslu Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Gelar diskusi terbuka untuk menyukseskan penyelenggaraannya Pemilu bersama Pada ajang pesta Demokrasi 2024 Mendatang.(Photo), Dik

KabarNewsOne, Melawi, Kalimantan Barat – Menghadapi Pemilu Tahun 2024 mendatang, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Melawi menggelar diskusi bersama OKP (Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda) di Cafe Putri Tanjung, Kecamatan Nanga Pinoh, Selasa (24/5)

Diskusi yang dikemas secara santai dengan tema “Membangun Gerakan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilu” mengundang beberapa OKP yang berada di Kabupaten Melawi.

Koordinator Devisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Melawi, Hamka mengatakan, diskusi ini dilaksanakan sebagai persiapan pengawasan dalam menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang, ” paparnya

“Segmen diskusi difokuskan pada partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Tujuannya adalah untuk mencapai pemilihan yang berkualitas sesuai amanah undang-undang” jelas Hamka.

Dituturkan Hamka, indikator kualitas yaitu, penyelenggaraan Pemilu yang adil, tingginya pastisipasi pemilih dan cerdas dalam menggunakan hak pilih, demokratisasi internal partai, terpilihnya wakil rakyat yang bertanggung jawab dan terpilihnya pemimpin yang mendorong pemerintahan yang bersih. Dan transparan. ” ucapnya

“Tujuan Pengawasan sendiri adalah untuk memastikan penyelenggara pemilu secara Luber, Jurdil dan berkualitas” ujarnya.

“Selain mewujudkan Pemilu yang demokratis pengawasan dilakukan untuk memastikan integritas, kredibilitas dalam penyelenggara, transparansi pelanggaran dan akuntabilitas hasil pesta demokrasi pilkada” imbuhnya.

Menurut Hamka, Pemilihan umum adalah kompetensi politik yang syarat dengan adanya indikasi pelanggaran. Oleh karena itu, pengawasan pastrisipasi dari masyarakat perlu dilakukan untuk menjaga integritas hasil pemilihan.

“Bawaslu/Panwaslu sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawasi proses pemilihan, berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraannya” pungkasnya.

Hamka juga menyebutkan, bahwa selain partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Tokoh agama dinilai memiliki peranan yang sangat penting untuk menyikapi terjadinya konflik dalam Pemilu.

“Sangat relevan untuk kami minta tokoh-tokoh agama untuk meredam hal-hal yang tidak kita inginkan sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan atau Pilkada” tutupnya.

OKP yang hadir dalam diskusi yang digelar oleh Bawaslu Kabupaten Melawi antara lain, GMKI, PMKRI, GMNI, HMI, HMKM, PMK dan Ketua BEM STKIP Melawi.(Tim, Ade/Dik)