KabarNewsOne, Jakarta – Keputusan pemerintah pusat untuk memperpanjang PPKM Darurat harus ditindaklanjuti oleh kepala daerah dengan memastikan masyarakat terdampak akan mendapat bantuan sosial. Secara menyeluruh
Keputusan perpanjangan PPKM Darurat dirasakan memberatkan masyarakat. Agar ringan, bantuan-bantuan harus diberikan. Segera mungkin
Namun hingga saat ini masih banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait pemerintah memberikan bansos kepada, rakyat namun kenyataannya belum ada bansos dan belum merata Pembagian nya, masyarakat yang memang terdampak, akibat PPKM Darurat, atau Lockdown ini mengecewakan bantuan tersebut
Seperti yang di alami oleh Dadang warga kota Bandung ini, ia hanya sebagai Sopir Angkot, yang tiap harinya menarik, kini dia tak bisa Berbuat apa-apa sebagian kota Bandung lumpuh total, ” jelasnya
Siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan sosial, Bagaimana peran kepala daerah meringankan beban warganya lewat bansos. Apa harapan warga yang terdampak PPKM,
Wajib mendapatkan nya, Karena mereka sangat membutuhkan bantuan, itu. ” Sementara itu, Menurut kepala daerah
Mengacu kepada Intruksi Mendagri No. 21, kepala daerah wajib segera mencairkan bansos dgn refocusing APBD, tapi kenyataan nya sedikit kepala daerah yg melaksanakan kebijakan dan cenderung ragu dan pasif, terhadap bantuan tersebut
Penerima bansos banyak yang tidak tepat sasaran, data yg masih blm akurat, dan pola penyaluran yg masih berpotensi untuk dikorupsi, ” Pungkasnya
Bahkan pengamat kebijakan Publik Trubus Rahardian, menyampaikan Hal inilah seharusnya dapat disoroti oleh pemerintah pusat dan kepala daerah, jangan hanya bisa membebankan ke rakyat saja. ” Tegasnya
Kenapa bansos-bansos tak langsung sampai rakyat apa penyebab nya, Perpanjangan PPKM Darurat dirasakan memberatkan masyarakat. Agar ringan, bantuan-bantuan harus diberikan. Ada penilaian pemberian bansos kurang maksimal, ” Ucapnya, (Yan)
