KabarNewsOne, Jakarta – Pemerintah berencana untuk membenahi sistem perpajakan di tanah air. Selain untuk menciptakan sistem pajak yang lebih adil dan tepat sasaran, sistem ini juga diharapkan mampu mendongkrak pendapatan pajak negara yang selama ini tidak kunjung maksimal. Rabu (8/6)
Terlebih, negara telah mengeluarkan banyak pengeluaran selama Pandemi berlangsung, sementara pemasukan sangat terbatas. Rencana reformasi sistem perpajakan ini diusulkan Pemerintah dalam draft Revisi UU nomor 6 tahun 1983, yang segera akan dibahas bersama DPR karena merupakan bagian Program Legislasi Nasional 2021.
Namun sayang, rencana perpajakan ini menuai kecaman dari banyak kalangan dan masyarakat karena mengusulkan adanya rencana penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi sejumlah barang yang sebelumnya dikecualikan. Diantaranya adalah bahan pangan yang kerap dikonsumsi masyarakat, seperti beras, gula, gandum, telur, susu, daging, bumbu,buah serta sayuran.
Penerapan PPN ini dianggap memberatkan produsen dan juga masyarakat sebagai konsumen, ditengah situasi ekonomi yang belum menentu selama Pandemik berlangsung. Seperti diketahui, daya beli masyarakat menurun secara drastis dalam kurun 20 bulan terakhir ini. Alhasil, ketika Pemerintah berencana menerapkan PPN, daya beli masyarakat akan semakin terpuruk. Dan geliat ekonomi yang coba dibangkitkan beberapa waktu terakhir, dipastikan akan turun kembali.
Lalu, sudah siapkah Pemerintah menghitung untung dan ruginya menerapkan PPN terhadap sembako yang menjadi hajat hidup orang banyak ini? Akankah penerapan PPN Sembako efektif menggenjot pendapatan pajak, sementara disisi lain Pemerintah memberikan relaksasi terhadap jenis pajak lain?
Sementara itu Wenny pedagang di pasar Tradisional, keramat Jati, mengeluarkan sikap pemerintah, yang bertindak, semaunya hanya mementingkan sekelompok orang, tidak melihat langsung bagaimana dengan rakyat yang dibawa Khusus nya.” Ucapnya Wenny,(Den)
