KabarNewsOne – Pemerintah resmi memperpanjang PPKM Darurat yang habis tanggal 20 Juli lalu selama lima hari, hingga tanggal 25 Juli mendatang. Namun hal berbeda pada perpanjangan ini, tidak lagi menggunakan embel-embel Darurat, tapi diganti dengan penggunaan level 1-4.
Pemerintah pun mengklaim akan mendengarkan masukan masyarakat yang begitu terdampak dengan pembatasan mobilitas selama ini, dengan melonggarkan PPKM pada tanggal 26, jika kasus mengalami trend penurunan.
Dari data yang dirilis pemerintah, selama beberapa hari terakhir ini terjadi penurunan angka pasien positif, meski disaat yang bersamaan jumlah pemeriksaan sample pun menurun.
Gerak cepat pemerintah dalam menangani Pandemik, patut diapresiasi dan didukung masyarakat dengan menjalankan protokol kesehatan maupun himbauan pemerintah dengan disiplin, agar angka penyebaran dapat ditekan seminimal mungkin.
Bahkan kini warga dan Pedagang, Pasar tanah Abang sudah mulai resah, dengan kebijakan pemerintah tersebut, hingga mereka nekat Kibarkan Bendera Putih-putih, Yang menandakan seluruh pedagang sudah menyerah, ” Pungkasnya
Seperti di ungkapkan Oleh Buyung salah satu pedagang pakaian dikawasan tersebut, ” Tegasnya, Jumat (23/7)
Namun disisi lain, masih banyak pihak melihat pemerintah sebenarnya gamang dalam menghadapi Pandemik ini. ” Hingga terjadilah peraturan yang berbeda-beda dengan kenyataan, dilapangan.
” Suatu sisi Permintah ingin mengucurkan dana hingga besar anggaran nya, namun semua itu tidak efektif, buat rakyat langsung
Lalu bagaimana dengan anggaran yang digelontorkan pemerintah, buat membatu rakyat yang terdampak karena kebijakan Lockdown Atau PPKM, Level 1-4 ini
Siapa yang mendapat dana-dana bansos dan BLT, yang telah digelontorkan pemerintah, orang seperti apa, ” karena masyarakat langsung menilai pembagian tersebut sangat tak efektif,
Bahkan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah sendiri menjelaskan, saat ini banyak kepala daerah yang enggan menggelontorkan dana bansos tersebut
Padahal sudah jelas, Mengacu kepada inmendagri No. 21, kepala daerah wajib segera mencairkan bansos dgn refocusing APBD, tapi kenyataan nya sedikit kepala daerah yg melaksanakan kebijakan dan cenderung ragu dan pasif. ” Pungkasnya, Kamis (23/7)
Dalam acara live di TV Berita Swasta, dengan beberapa, Narasumber lainya, Bahkan dirinya menyatakan Penerima bansos banyak yang tidak tepat sasaran, data yg masih blm akurat, dan pola penyaluran yang masih berpotensi untuk dikorupsi. “Jelasnya
Ragam tanyapun mencuat, apakah sederet istilah kebijakan yang digunakan pemerintah selama ini efektif untuk menekan corona
Sementara itu Politikus PDIP, Gus Nabiel, Anggota komisi IX, DPR RI, saat banyak masyarakat dan pedagang sendiri sudah banyak yang mengibarkan bendera putih melawan Corona
Namun semua ini kita kembalikan lagi dengan keputusan, dari Presiden, untuk melihatnya, juga mentelaah Hal semacam itu karena pasti akan menuai Polemik, ” Pungkas
Bahkan kenapa pemeriksaan Sample semakin turun disaat pengetatan dilonggarkan. Itu juga akan menjadi perhatian, Tutupnya, (Yan)
