
KabarNewsOne,. Jakarta – Wancanah masa jabatan Presiden 3 Periode masih Menuai pro dan kontra, dilapangan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia. ” Hingga saat ini belum ada penjelasan. Jumat.(26/3/2022)
Menurut pandangan Hidayat Nurwahid, Politikus Partai Kesejahteraan Rakyat, (PKS), menjelaskan dan mengungkapkan pandangan soal masa jabatan presiden 3 periode tersebut tak jelas., “ucapnya
Di MPR sendiri saat malah tidak ada satupun Partai yang mengusul amandemen UUD, tersebut untuk masa jabatan Presiden 3 periode.,”terangnya
Memang di DPR ada 3 Partai yang usul penundaan Pemilu, tapi ada 6 Partai menolak tegas.Jadi Sudahila, ” papar HNW fraksi PKS.
Jangan sampai publik menilai kekuasaan segalanya ditangan pemerintah, hingga bebas mau berbuat apa saja, ” katanya mari kita ciptakan harmonisasi buat rakyat kedepannya
Soal kekuasaan jangan jadi ujung tombak lagi haji mumpung, ” papar Hidayat Nurwahid. Polemik ini akan selalu menuai kontroversi karena sudah melanggar Konstitusi.
Sementara itu juga kalangan Akademisi dan pengamat politik, menjelaskan bahwa usulan atau keinginan untuk melakukan Penundaan Pemilu Dan masa jabatan presiden diperpanjang 3 Periode tersebut, sudah menyalahi aturan.
Namun pandangan tersebut bertolak dengan Pandangan Megawati,. Yang menyampaikan saat berpidato Kongres V PDIP beberapa pekan lalu, di depan layar TV swasta, menjelaskan bahwa Jokowi tersebut adalah hanya petugas partai saja, jadi boleh Dong 3 Periode.
Pernyataan Mega langsung direspon oleh petugas-petugas partai dan pengamat Hendri Satrio, berpendapat bahwa pergantian jabatan itu penting Menurutnya sebab ,Kenapa perlu gelorakan #2024Gantian? Minimal 3 alasannya, Ngasih tau Penguasa bahwa banyak Rakyat Menolak penundaan Pemilu, serta ngasih tau Rakyat yang nolak penundaan Pemilu bahwa mereka gak sendiri, temennya banyak, juga mengingetkan Penguasa Kalo Rakyat tu pinter-pinter jelasnya.(Yah)