KabarNewsOne,. Jakarta – Pimpinan Rumah Demokrasi Ramdansyah menegaskan pihaknya menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Namun tidak demikian halnya Karman BM, salah seorang pentolan aktivis pemuda. Ia menegaskan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan sesuatu yang biasa saja.
Hal itu mengemuka di acara Webinar Forum Diskusi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, yang digelar melalui zoom meeting, Jumat (4/3/2022).
Dalam diskusi tersebut, Ramdansyah memberikan tanggapan terkait pemikiran pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, bahwa ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk menunda pemilu. Yakni melalui amandemen UUD 1945, Dekrit dan konvensi ketatanegaraan.
“Pemikiran pak Yusril kalau tidak ada perlawanan konten narasi, bisa saja masuk. Ini semakin kencang suaranya,” ujar Ramdansyah, yang menjadi pembicara di acara Webinar Forum Diskusi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, yang digelar melalui zoom meeting, Jumat (4/3/2022).
Adapun Ramdansyah melakukan penolakan penundaan pemilu, dengan cara kreatif. Yakni menciptakan lagu dangdut.
“Rumah Demokrasi Menolak Tunda Pemilu dengan membuat lagu (tetap) Pemilu 2024,” jelas Ramdansyah.
“Melakukan konter dengan menciptakan lagu, itu dinyanyikan dari Aceh sampai Papua. Menolak penundaan pemilu,” ujarnya. ” Ramdansyah menambahkan, terkait pemikiran pak Yusril, ia tidak mau membahasnya lebih jauh. “Kta tidak mau membahas ke sana, karena kita juga punya pilihan,” ujarnya.
Rumah Demokrasi beranggapan bahwa sejumlah Pilkada tahun 2020 dapat digelar pada masa pandemi dan bisa dilakukan hanya dengan persiapan kurang lebih enam bulan.
“Sekarang Pemilu 2024 dengan persiapan lebih dari satu tahun, tidak mungkin menjadi alasan untuk penundaan Pemilu 2024.
“Berdasarkan pertimbangan politis dan konstitusional, maka Wacana Penundaan Pemilu, 2024 Ini Sikap Rumah Demokrasi dan Aktivis Pemuda menyatakan. Menolak. ” pungkasnya.
Sementara itu, Karman BM aktivis pemuda yang menjadi pembicara dalam Webinar tersebut, menegaskan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan sesuatu yang biasa saja.
“Wacana itu menurut saya perlu dilihat manfaat dan mudharatnya. Soal wacana ini, inikan subsistem yang kita bangun
Pak Yusril memberikan pintu yang direvie
Pak ramdan dan pak Tofiq. Tinggal kita mau mencoba atau tidak. Itukan usulan yang damai. Kalau partai mau tinggal di amandemen,” ujarnya. Karman pun mencontohkan, di sejumlah negara itu ada yang melakukan.
“Mereka bisa. Jadi itu sesuatu yang biasa saja. Inikan usulan, kalau DPR menindaklanjuti itu tidak apa,” ujarnya. (Yah)